Gaji di Bawah UMP: Boleh atau Bahaya?
Karena alasan efisiensi perusahaan seringkali mengabaikan batas bawah UMP (upah minimun provinsi), namun tanpa dasar yang tepat dari tim HR, ini justru akan membahayakan perusahaan dengan tuntutan pekerja dikemudian hari.
Kasus Nyata Perselisihan Upah di Bawah UMP
Sengketa pengupahan menjadi salah satu perkara yang paling sering muncul di PHI. Banyak perusahaan merasa skema pengupahannya aman, namun akhirnya kalah di pengadilan karena salah memahami aturan upah minimum dan struktur pengupahan.
Dalam beberapa perkara PHI, hakim tetap mewajibkan perusahaan membayar selisih kekurangan upah meskipun sebelumnya ada “kesepakatan” antara pekerja dan perusahaan terkait upah di bawah UMK.
Dasar hukum mengacu PP No. 36 Tahun 2021 jo. PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Apa yang akan dipelajari di webinar ini?
✅ Fakta praktik di lapangan vs aturan hukum
✅ Mana yang boleh & tidak dalam skema pengupahan
✅ Area abu-abu yang sering disalahartikan HR
✅ Simulasi kasus nyata PHI
✅ Cara membuat skema upah yang lebih aman & compliant
✅ Audit & mitigasi risiko pengupahan
FAQ
Speaker
Rusdi Muchtar
Rusdi Muchtar, S.H. adalah pakar hubungan industrial, mantan Kepala Dinas Ketenagakerjaan, konsultan hukum ketenagakerjaan lintas multi industri, dan saksi ahli PHI yang aktif mendampingi perusahaan serta menjadi narasumber nasional.
Butuh Bantuan?
Apabila masih ada pertanyaan terkait program ini, kontak kami via whatsapp
Registrasi
Lengkapi formulir untuk mendaftar.
Anda akan mendaftar sebagai tamu. Pastikan email dan nama yang Anda masukkan sudah benar, karena data ini akan digunakan untuk keperluan pembayaran dan komunikasi.