Salah Langkah HR dalam Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan Bisa Dipidana

Faktanya, tren perselisihan hubungan industrial terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Mei 2025, tercatat lebih dari 26.455 pekerja mengalami PHK di Indonesia dan sebagian berujung pada sengketa hubungan industrial. Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI & kajian hukum hubungan industrial 2025.

Bahkan dalam beberapa kasus terbaru, perusahaan tidak hanya kalah di PHI, tetapi juga dilaporkan secara pidana akibat:
pembayaran upah di bawah ketentuan

• penahanan ijazah/dokumen pekerja
• tidak membayar hak pekerja
• PHK tanpa prosedur
• pelanggaran norma kerja tertentu

Perusahaan distribusi di wilayah Jabodetabek menghadapi laporan pidana setelah pekerja mengadukan dugaan pelanggaran hak normatif, termasuk pemotongan hak dan tekanan pengunduran diri. Sengketa berkembang dari internal HR menjadi proses hukum.

Banyak kasus sebenarnya bukan karena niat buruk perusahaan, tetapi karena:

• salah prosedur
• lemahnya dokumentasi HR
• miskomunikasi internal
• dan keputusan yang tidak berbasis legal strategy